Menghitung pajak dengan excel sangat menyulitkan, selain harus memahami PPh Pasal 21 dan ketelitian perhitungan sangat tinggi. Padahal, ada variasi website yang memudahkan untuk menghitung PPh Pasal 21 secara otomatis dengan hasil akurat. Ketika dihadapkan formula perhitungan gaji dan potongan PPh pasal 21, kita membutuhkan aplikasi HReasily sebagai platform yang membantu mempermudah pekerjaan.
Lapor pajak 2021 sudah dipermudahkan dengan adanya DJP yang memberikan alternatif melalui Perusahaan Penyedia Aplikasi/Application Service Provider (ASP). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-36/PJ/2013.
Berikut ini, 3 aplikasi resmi yang sangat recommended untuk membuat kerja kita lebih efisien khususnya terhadap kewajiban pajak yaitu SPT.
Berapa yang dipotong Pajak dan BPJS dari Gaji Anda?
Jika pernah membaca tulisan kami sebelumnya Memahami dan Menghitung PPh Pasal 21 akan memudahkan pembaca untuk terhubung dengan materi berikut, yakni telah memahami subjek (Pemberi kerja, pelaksana/penyelenggara kegiatan, Bendaharawan) dan objek (Imbalan gaji, upah, honor, pesangon, fee dll) pajak. Bahkan juga sudah tahu ternyata ada pengurang penghasilan yang diperbolehkan sesuai peraturan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yakni Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), biaya jabatan, juga iuran pensiun. Pun juga tarif PPh Pasal 21 telah diketahui tinggal bagaimana perhitungan pemotongan BPJS? BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah program jaminan sosial yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk menjadi anggotanya setelah tinggal selama lebih dari 6 bulan di Indonesia.
Kembali bekerja setelah liburan yang panjang dan santai terkadang bisa menjadi tantangan, terutama selama pandemi kemungkinan besar Anda menghabiskan waktu luang di tempat yang sama dengan tempat Anda bekerja, yaitu rumah. Jelas jauh lebih mudah kembali ke kantor yang akan membantu transisi otak Anda dari mode liburan ke mode kerja.
Secara umum tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah. Tarif progresif berdasarkan pasal 17 ini mengacu pada prinsip keadilan yang berhubungan dengan ability to pay (kemampuan untuk membayar) dan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak ber NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
Agar tak keliru mana yang merupakan objek PPh pasal 21 dan mana yang bukan objek pemotongan PPh Pasal 21 dirinci pada ketentuan Menteri Keuangan PMK No. 252/PMK.011/2012 sebagai berikut: Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima
Join our businesses and get familiar with the HReasily Platform by exploring you very own account.
